Surabaya Diakui Menpan-rb Sebagai Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan

Sedang Trending 6 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

librosfullgratis.com, Surabaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menilai Kota Surabaya layak menjadi contoh nasional dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam perihal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"KemenPAN-RB punya tugas untuk gimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan wilayah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota alias Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Rini saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan pada Kamis (3/7/2025).

Menteri Rini menjelaskan reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai sukses mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan penerapan di lapangan.

"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.

Berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi nan dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya sukses meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah di Indonesia.

"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah sukses juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkap Menteri Rini.

Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berakhir sebagai kebijakan formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya penerapan nan sigap dan berakibat terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan pengarahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya mau memandang gimana penerapan reformasi birokrasi tematik nan dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya.

Menteri Rini Puji MPP Siola Masuk Kategori Prima

Dalam kunjungannya, Menteri Rini menyambangi sejumlah letak pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung akibat program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga.

"Beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program berbareng dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak berbareng untuk memberantas kemiskinan," ujar Menteri Rini.

Selain itu, Menteri Rini juga memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai sukses memberikan jasa terintegrasi dengan kunjungan masyarakat nan tinggi. 

"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik nan paling tinggi alias mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya.

Satu Data Pemkot Surabaya Terkoneksi BPS

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari MenPAN-RB. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan corak nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jejeran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan jasa publik nan semakin dekat dengan warga.

"Alhamdulillah MenPAN-RB memandang bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga mau membuktikan apakah itu hanya di atas kertas alias bisa diterapkan di masyarakat," kata Wali Kota Eri.

Salah satu perihal nan mendapat perhatian unik dari MenPAN-RB adalah sistem satu info nan telah diterapkan di Surabaya. Wali Kota Eri menyebut bahwa info tersebut sekarang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bu Rini (MenPAN-RB) juga terkejut lantaran ada satu info di Kota Surabaya nan hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas nan nantinya bakal dijadikan info nasional," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Melalui sistem satu info ini, Pemkot Surabaya dapat merumuskan kebijakan pembangunan nan lebih terarah dan efektif. Dampaknya terasa pada penurunan nomor pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

"RBT Tematik ini rupanya nan sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan nomor pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," ujarnya.

Pola Kerja ASN Tidak Terpusat di Kantor

Atas beragam pencapaian ini, Wali Kota Eri mengungkap bahwa MenPANRB meminta Surabaya menjadi pilot project nasional mengenai penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) nan tidak lagi terpusat di kantor, melainkan dapat dilakukan di balai RW.

"Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, ada di balai RW. Jadi kan beliau menyampaikan kerja di mana saja bisa. Saya sampaikan di Surabaya ini tidak hanya kerja di instansi tetapi juga ada di balai RW," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, penemuan tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik kudu adaptif dan menjangkau semua lapisan warga.

“Pelayanan-pelayanan inilah nan terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua penduduk Kota Surabaya,” pungkasnya.

(*)