Temui Prabowo, Bpk Lapor Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara Semester I 2024

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun di Istana Merdeka. Laporan tersebut mengungkapkan beragam temuan dan upaya perbaikan tata kelola finansial negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk pertimbangan atas pengelolaan finansial pemerintah pusat.

Dikutip Keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (2/1/2025), dalam laporan IHPS I 2024 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, nan mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama nan baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama mengenai pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 nan mengatur tata langkah penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu penyelenggaraan anggaran tahun anggaran 2024.

"BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama nan telah terjalin baik untuk berbareng mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berdasarkan good governance," ujar Isma Yatun.

Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada beragam organisasi bumi seperti badan-badan unik PBB dan UN Panel of External Auditors. Sedangkan dalam rangka memperkuat peran Indonesia di bumi internasional, BPK minta support Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai personil United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 di mana proses pemilihan personil UN BOA bakal dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola finansial negara nan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun tampak datang berbareng sejumlah personil BPK lainnya.

(eva/isa)