Terungkap! Alasan Di Balik Perintah Rekonstruksi Anggaran K/l Oleh Dpr

Jakarta, librosfullgratis.com - Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto buka-bukaan argumen digelarnya rapat rekonstruksi efisiensi anggaran nan dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan dengan seluruh kementerian dan lembaga pada 11 Februari 2025.

Sebagaimana diketahui, efisiensi anggaran sebelumnya telah dilakukan pemerintah dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025. Namun, mengalami perubahan besaran di setiap K/L setelah adanya rekonstruksi anggaran pada 11 Februari 2025.

"Nah, itu adalah lantaran miskomunikasi antar K/L," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Miskomunikasi itu, kata Wihadi, berangkaian dengan besaran efisiensi anggaran nan semula dilakukan oleh masing-masing K/L tidak menyasar pada program-program dan persentase efisiensi nan diarahkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, saat rapat rekonstruksi anggaran digelar, besaran pemotongan anggarannya langsung ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Jadi misalnya kemarin kan dengan suratnya nan awal bahwa misalnya perjalanan dinas 80% alias 90%. Nah, perjalanan dinas itu bukan dipotong 80% alias 90%, tapi perjalanan dinas mana nan memang dianggap tidak perlukan, mana nan diperlukan dan itu tetap dilakukan," tutur Wihadi.

Sebelumnya, Komisi I-XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda rapat efisiensi anggaran dengan para menteri dan kepala lembaga negara nan menjadi mitranya masing-masing. Penundaan rapat ini sesuai dengan Surat Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 perihal penundaan rapat nan ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari 2025.

Dalam surat itu, disebutkan bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga lantaran bakal ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.

"Maka berbareng ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," dikutip dari surat nan ditujukan kepada ketua Komisi I-XIII DPR RI itu.

Dalam surat itu, juga disebutkan andaikan terdapat Komisi nan telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran berbareng mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

(haa/haa)

Next Article Tangis Sri Mulyani Pecah di Depan Anggota DPR, Titip Pesan Soal Ini