Tingkatkan Layanan Haji Dan Umrah Di Arab Saudi, Bpkh Gandeng Lulu Group International

librosfullgratis.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kemitraan strategis dengan PT. Lulu Group International untuk meningkatkan kualitas jasa bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) nan berjalan di Kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Jeddah, pada Kamis (19/12) ini menandai komitmen berbareng untuk memberikan jasa dan pengalaman beragama nan lebih baik bagi para jemaah.

Kerja sama ini bakal berfokus pada penyediaan beragam kebutuhan jemaah, seperti makanan bercita rasa Indonesia, bumbu-bumbu khas, dan souvenir produk UMKM Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya BPKH untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri di pasar internasional.

"Sinergi ini bermaksud untuk meningkatkan jasa bagi jemaah haji dan umrah Indonesia selama di Arab Saudi, terutama saat musim haji, dengan mengutamakan produk dan UMKM Indonesia," ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander dikutip Minggu 22 Desember 2024.

Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem perhajian secara keseluruhan dan memberikan faedah nan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Selain di Arab Saudi, kerja sama ini juga bakal menyasar pada peningkatan jasa setoran awal haji dan info perhajian melalui jaringan toko Lulu di Indonesia.

Acara penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan, Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono,Direktur Lulu Group International, dan DirekturITPC Jeddah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyelenggarakan seminar berjudul “Ruang Dialog BPKH: Harmonisasi Penyelenggaraan Haji Menuju Optimalisasi Ekosistem Perhajian Indonesia”. Seminar ini menjadi bagian dari agenda Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI nan berjalan di IPB International Convention Center, Bogor, Minggu (15/12/2024).

Seminar dihadiri oleh Menteri Agama Nasarudin Umar, Ketua Umum ICMI Arif Satria, dan Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf. Diskusi membedah penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan biaya haji nan transparan, akuntabel, syariah, dan efisien, sekaligus tantangan nan dihadapi.

Amri Yusuf mengungkapkan, tata kelola ibadah haji di Indonesia melibatkan tiga pihak utama: Kementerian Agama sebagai pelaksana, BPKH sebagai pengelola dana, dan DPR RI nan menetapkan besaran anggaran penyelenggaraan.

"Perputaran duit mengenai aktivitas perhajian, termasuk umrah, mencapai Rp60–70 triliun setiap tahun. Sebanyak Rp21 triliun berasal dari aktivitas perhajian nan didukung BPKH, sementara umrah menyumbang Rp30–40 triliun. Namun, hanya sedikit nan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Amri.

BPKH menurut Amri, telah memulai inisiatif untuk menurunkan biaya penyelenggaraan haji dengan mendirikan anak upaya nan masuk dalam ekosistem perhajian pada tahun 2023. Ia berambisi langkah ini bakal memberikan akibat nyata pada ekonomi Indonesia.

Selain itu Amri menginformasikan bahwa biaya kelolaan haji terus meningkat, mencapai Rp166,7 triliun pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh menjadi Rp170,5 triliun pada akhir 2024.

“Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui beragam instrumen finansial syariah nan kondusif dan optimal. nan paling penting, tidak ada satu rupiah pun biaya haji digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.