Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Tuai Penolakan Sana Sini

Tarif bus Transjakarta tidak pernah naik sejak tahun 2007 silam. Kini 2024, wacana kenaikan tarif TransJ mencuat (lagi). Dan wacana itu menuai penolakan sana-sini.

Belasan tahun sudah tarif bus Jakarta ini Rp 3.500. Moda transportasi ini juga disokong oleh pendanaan model PSO (Public Service Obligation) namalain tanggungjawab pelayanan publik, subsidi lah istilah gampangnya.

Mekanisme PSO dikucurkan lantaran merupakan kegunaan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Bukan lantaran negara baik hati, tapi ya memang begitulah salah satu kegunaan negara ini. PSO dikucurkan untuk sektor pelayanan umum, transportasi salah satunya, termasuk Transjakarta. Namun sebagai perusahaan-meski Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-TransJ juga butuh pendapatan.

Terlepas dari untuk apakah sebenarnya kenaikan tarif TransJ, untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan layanan, alias tujuan lain, wacana tarif bus TransJ sempat muncul pada akhir 2023 dan April 2024. Saat itu, Dishub Jakarta menyatakan tetap mengkaji usulan kenaikan tarif bus TransJ.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku tetap membahas wacana kenaikan tarif TransJ. Pintu untuk kajian dibuka luas.

Simak laman selanjutnya untuk mengetahui awal rencana meningkatkan tarif TransJ:

Dishub Mulai Kaji

Dishub mengaku tetap membahas wacana meningkatkan tarif TransJakarta. Pemprov DKI pun mengaku terbuka dengan kajian dari beragam pihak.

"Kita tetap melakukan pendalaman terhadap hasil kajian nan disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (19/12) lalu.

Syafrin belum bisa membeberkan kapan kepastian kenaikan tarif itu bakal diumumkan. Dia hanya menyebut pendalaman perihal itu ditargetkan bakal rampung akhir tahun.

"Kami tetap menunggu pendalaman nan kami lakukan. Akhir tahun ini selesai," imbuhnya.

Hingga hari ini, sekitar kurang dari dua pekan berakhirnya tahun 2024, belum ada kepastian soal jadi-tidaknya kenaikan tarif TransJ. Namun bunyi penolakan sudah muncul.

Halaman selanjutnya penolakan:

Penolakan

PKS menolak rencana kenaikan tarif Transjakarta lantaran dampaknya dinilai berat kepada warga. Transportasi publik ini sudah menjadi kebutuhan pokok orang Jakarta bakal moda nan murah meriah.

"Kita tidak terlalu setuju jika Transjakarta itu naik. Walaupun memang sudah sejak tahun 2007 jadi sudah 17 tahun itu tiket Transjakarta Rp 3.500 adalah sangat murah," kata personil DPRD Jakarta F-PKS, M Taufik Zoelkifli, kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Karena sangat murah, Taufik menilai TransJakarta menjadi jagoan penduduk Jakarta menegah ke bawah untuk bertransportasi. Jika tarifnya dinaikkan, Taufik mewanti-wanti minat penduduk bakal turun.

"Kalau dinaikkan, kemungkinan bakal turun minat dari kelas menengah ke bawah untuk naik TransJakarta dan mereka bakal kembali menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan bikin macet," ujarnya.

Taufik mengetahui sudah lama tarif TransJakarta tidak naik, sementara butuh duit untuk pengembangan. Subsidi pemerintah dinilai tidak terlalu besar. TransJakarta dinilai kudu mengejar pendapatan selain dari tiket, seperti iklan dan kerja sama pihak swasta.

PDIP menolak rencana kenaikan tarif TransJakarta nan sedang dikaji oleh Pemprov Jakarta. PDIP mencontohkan penerapan transportasi di sejumlah kota di Eropa.

"Saya memandang perihal ini tentunya tidak setuju dengan adanya kenaikan terhadap tarif TransJakarta, terutama jika kenaikan tarif terlalu besar dan dapat membebani masyarakat, ditambah kondisi perekonomian kita sedang mengalami pelemahan namalain semakin-memburuk," kata personil Komisi B DPRD Jakarta F-PDIP, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Menurut Dwi, sebaiknya Pemprov Jakarta melakukan kajian lebih dalam mengenai kenaikan tarif TransJakarta agar tidak berakibat pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka nan berjuntai pada transportasi umum.

"Dari pada terfokus untuk meningkatkan harga, Pemprov wajib menciptakan suasana budaya naik transportasi publik nan seperti program Gubernur Jakarta terpilih, Mas Pramono agar berakibat signifikan untuk agar penduduk Jakarta dan sekitarnya menggunakan transportasi publik, ini juga dapat mengurangi kemacetan di Jakarta," ujarnya.

(dnu/dnu)