Dedi Mulyadi Minta Bangunan Di Hutan Lindung Dibongkar, Jangan Hanya Diplang

Jakarta -

Pemprov Jawa Barat (Jabar) berbareng para kepala wilayah melakukan pertimbangan mengenai alih kegunaan lahan. Salah satu hasilnya, pemerintah bakal membikin tim perizinan.

"Saya sekarang, Pemprov Jabar bakal membikin tim perizinan di seluruh Jawa Barat nan menyangkut aspek alih kegunaan lahan. Tim pertimbangan ini terdiri dari para master di bidangnya dari beragam perguruan tinggi," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kepada wartawan di Bogor, Kamis (13/3/2025).

Nantinya, hasil rekomendasi bakal disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebab KLH nan mempunyai kajiannya.

"Kemudian rekomendasinya bakal kita sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup punya kajiannya," tuturnya.

"Saya meminta Menteri Lingkungan Hidup hari ini mumpung tetap tepat, kegiatannya tetap berjalan, mumpung masyarakat lagi memberi dukungan, berikan pertimbangan nan tepat dan jelas," lanjut dia.

Dedi juga meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) andaikan ada gedung di area rimba lindung, untuk dibongkar. Dia menegaskan untuk jangan hanya dipasang plang.

"Berikutnya juga saya meminta kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Penegakkan Hukumnya. Jadi jika memang area vilanya, rumah makannya, hotelnya, di area rimba lindung nan dia tidak memberikan izin, jangan diplang, bongkar," tuturnya.

Sebab, lanjut Dedi, ekosistem memerlukan gedung tersebut untuk dibongkar. Karena andaikan hanya diplang, kelak saat musim tandus masyarakat bisa lupa.

"Karena kebutuhan ekosistem hari ini bukan plang, ekosistem itu butuh bongkar. Kalau sudah dibongkar, airnya kan jatuh lagi ke tanah, meresap. Kalau diplang kelak lenyap plang bulan Juni musim tandus orang lupa lagi. Nanti musim hujan bikin plang lagi," pungkasnya.

(rdh/dek)