Dprd Dki Minta Bank Dki Gandeng Bpk-ojk Audit Buntut Layanan Bermasalah

Jakarta -

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat berbareng Bank DKI buntut gangguan sistem layanan. Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD meminta agar dilakukan audit dengan menggandeng BPK dan OJK.

"Saya pun meminta untuk dilakukan audit mulai dari internal maupun eksternal baik dari BPK maupun OJK terhadap masalah IT ini," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Nova juga menyebut saat ini Bank DKI telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembenahan. Ia lantas meminta Bank DKI secepatnya memperbaiki sistem agar jasa perbankan normal kembali, khususnya jasa mobile banking melalui aplikasi JakOne Mobile.

"Kalau jasa perbankannya, misal transfer antar bank untuk sementara sedang ada perbaikan sistem. Ini nan saya minta secepat mungkin bisa langsung nantinya beraksi dengan baik. Kalau misalnya tersendat kan masyarakat nan menggunakan aplikasi, baik dari mobile banking sangat banyak sekarang kan dibandingkan ATM," ujarnya.

Politikus NasDem itu juga meminta Bank DKI meningkatkan sistem keamanan IT miliknya.Menurutnya, perlu adanya penemuan awal jika sewaktu-waktu timbul persoalan dalam sistem.

"Bagaimana meningkatkan sistem keamanan IT mengenai dengan alert security-nya. Artinya, gimana caranya penemuan awal," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, saat ini pengguna bisa menggunakan jasa transfer antarbank melalui ATM Bank DKI. Namun untuk aplikasi JakOne Mobile tetap belum bisa melayani transfer.

Taufik menjelaskan adanya upaya peretasan terhadap Bank DKI. Namun, kata dia, upaya tersebut sukses diatasi lantaran adanya warning system.

"Jadi intinya ini ada upaya peretasan ya untuk bank DKI, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian Alhamdulillah ada alert, warning, jadi langsung warning system dari bank DKI. Ketika ada peringatan seperti itu, jadi semuanya shutdown gitu, jadi nggak bisa transfer uang, nggak bisa lihat cek saldo apalagi nggak bisa dan celakanya itu terjadi pada libur alias pada hari-hari lebaran," terangnya.

Politikus PKS itu mengatakan, Bank DKI telah menjamin tak ada info pengguna nan hilang. Meski begitu, Bank DKI berjanji bakal memberikan kompensasi terhadap pengguna nan merasa dirugikan akibat jasa bermasalah.

"Jadi dipastikan tadi oleh Bank DKI bahwa biaya pengguna tidak ada nan hilang, tapi kita minta bahwa tentu saja pengguna kelak bisa untuk protes alias untuk komplain alias apalagi untuk menuntut. Dananya memang tidak hilang, tapi kan ada rugi waktu lantaran enggak bisa ngambil duit saat lebaran," terangnya.

"Itu juga kudu diperhatikan Bank DKI menjanjikan bakal memberikan kompensasi untuk perihal tersebut," tambahnya.

Dalam rapat itu, Taufik secara unik menanyakan kekosongan posisi Direktur IT Bank DKI di tengah persoalan tersebut. Kepada Taufik, Bank DKI memastikan kekosongan kedudukan itu tak menghalang penyelidikan kasus.

"Dirutnya nan menjamin bahwa ini penyelidikan dan penuntasan masalah bisa dilakukan bekerja sama dengan BI, OJK, BSSN dan kemudian Bareskrim," terangnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan. Posisi Direktur IT sekarang diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya nyaris serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya nan tahu dewan Bank DKI," kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Karena kejadiannya sudah tiga kali, lanjut Pramono, dirinya memutuskan melaporkan perihal tersebut ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Sementara itu, kedudukan Direktur IT sekarang diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai bertindak sejak kemarin (Selasa, 8/4).

(taa/aud)