Dprd Dukung Transparansi Lelang Jabatan Di Jajaran Pemkot Surabaya

Jakarta -

Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan lelang kedudukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahapan visi-misi menjadi salah satu penilaian.

Melalui lelang kedudukan ini, ASN nan mempunyai pendapat bisa menunjukan kapasitasnya untuk memajukan Kota Surabaya. Namun, mereka kudu siap jika tidak sesuai standar nan ditentukan kudu menerima akibat tergeser dari kandidat lain nan mempunyai kapabilitas dan kompetensi lebih tinggi.

Terkait perihal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendukung penuh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan insiatif tersebut.

"Ini terobosan baru nan dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dengan proses wawancara dengan melibatkan mahir dari beragam bidang, itu corak transparansi dan akuntabilitas Mas Walikota terhadap penduduk Surabaya," kata Arif Fathoni dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menegaskan jika selama ini nan terjadi ialah jabatan-jabatan tertentu berasas penunjukan.

"Lelang kedudukan nan disiarkan langsung melalui media sosial milik Pemerintah Kota Surabaya, mencoba terbuka kepada rakyat Kota Surabaya. Ini loh pejabat nan bakal mengimplementasikan RPJMD sebagai visi-misi selama kampanye kemarin," ujar Arif Fathoni.

Arif Fathoni menambahkan lelang terbuka ini juga salah satu pertanggungjawabannya kepada rakyat Kota Surabaya nan telah memilihnya kembali untuk memimpin Kota Pahlawan ini. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui alias punya kesempatan untuk menilai pejabat nan layak serta kompeten di bagian tersebut.

"Rakyat bisa menilai kompetensi kepala OPD-nya. apakah kemudian mempunyai kompetensi di bagian itu alias tidak," tutur Arif Fathoni.

Selain itu, Fathoni turut memberikan catatan mengenai proses lelang kedudukan ini. Menurutnya, proses nan telah dilakukan secara terbuka ini jangan sampai kepala OPD punya pandangan visi-misi sendiri.

"Itu tidak boleh. Kepala OPD, camat, lurah di Kota Surabaya hanya implementator dari RPJMD nan disusun oleh Wali Kota sebagai bagian dari translator visi-misi selama kampanye. Tidak boleh kepala OPD punya pendapat sendiri nan menyimpang dari RPJMD," ungkapnya.

Arif Fathoni berambisi agar proses lelang kedudukan ini hasilnya bisa akuntabel dan terbuka juga. Dia pun mewanti-wanti proses awalnya terbuka, namun nan tidak mengikuti seleksi malah mendapatkan posisi tertentu.

"Jangan sampai nan tidak mengikuti seleksi malah mendapatkan kedudukan tertentu. Ini tidak boleh. Artinya jika sudah dimulai setransparan ini maka ujungnya," ujar Arif Fathoni.

Arif Fathoni pun mengaku sepakat dengan pandangan Eri Cahyadi jika kedudukan kepala OPD dibatasi selama tiga tahun. Selanjutnya tetap dilakukan rotasi kedudukan untuk tetap mempunyai penemuan baru dibidang masing-masing.

"Sekarang kita lihat apakah ada kepala OPD nan menduduki kedudukan lebih dari tiga tahun mari kita ingatkan bersama-sama agar bisa dilakukan rotasi. Termasuk lurah dan camat. Karena apa? agar mereka mempunyai paradigma nan sama dengan Wali Kota Surabaya mas Eri Cahyadi," ungkap Fathoni.

Terakhir, Arif Fathoni meminta kepada pejabat nan terpilih nantinya tidak menghalang keahlian Eri-Armuji untuk melayani masyarakat Kota Surabaya.

"Kepala OPD, Camat, Lurah hanya mengimplementasikan. Jadi jangan dihambat programnya Mas Eri dengan duduk dan tak bersuara saja. Tapi juga jangan mempunyai program nan lain di luar apa nan sudah dipikirnya Eri Cahyadi sebagai walikota terpilih," tutup Arif Fathoni.

(anl/ega)