ARTICLE AD BOX
librosfullgratis.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diminta menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dalam bagian pendidikan. Kebijakan itu dengan memberikan alokasi unik sekolah kedinasan untuk putra-putri dari NTT.
“Selama ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” kata politisi senior Golkar asal NTT nan juga personil Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Ia menyebut sekolah kedinasan nan perlu mendapatkan alokasi unik seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara (AAU). Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan, Statistik, dan sekolah kedinasan dari beragam BUMN.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini, anak-anak NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama nan ada di Jawa. Tetapi masalahnya, prasarana pendidikan di NTT tetap sangat terbatas.
Misalnya, banyak gedung-gedung sekolah nan sudah tidak layak digunakan. Kemudian sekolah-sekolah nan tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim mempunyai laboratorium untuk praktik alias penelitian.
Persoalan lainnya menurut dia adalah akomodasi perpustakaan tidak ada. Buku-buku pelajaran pun susah diperoleh. "Di sisi lain, siswa-siswi nan mempunyai hand phone (HP) sangat sedikit. Apalagi nan punya komputer alias laptop nyaris tidak ada," kata dia.
Kemudian jaringan info dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa. Hal ini membikin akses internet bagi siswa susah dilakukan.
“Kesulitan-kesulitan ini nan membikin anak-anak NTT selalu tertinggal dengan nan ada di Jawa. Ini berakibat sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan unik dari negara,” ujar mantan Ketua Komisi XI DPR ini.
Anak NTT Siap Bersaing
Dia memandang tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT bakal berkedudukan banyak dalam pembangunan di negara ini. Karena akses masuk sekolah-sekolah kedinasan tidak ada. Padahal banyak pemimpin di republik ini datang dari sekolah-sekolah kedinasan.
“Ini krusial bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang lantaran prasarana tidak mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.
Hal nan sama disampaikan Gubernur NTT nan juga Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Melki berkomitmen tidak hanya memperoleh kuota khusus, tetapi anak-anak NTT juga siap bersaing di tengah persaingan ketat sekolah kedinasan.
“Kami bakal mengadakan program pendidikan tambahan selama tiga tahun di SMA dengan support dari TNI dan Polri. Program ini mencakup training fisik, pembinaan mental, serta pengarahan akademik untuk mempersiapkan para calon siswa menghadapi seleksi sekolah kedinasan nan terkenal ketat,” kata Melki.
Sementara politisi Partai Golkar nan juga personil Komisi III DPR RI Umbu Rudy Kabunang menyebut permintaan kuota unik sekolah kedinasan berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya akses pendidikan berbobot bagi putra-putri NTT. Kondisi ini berujung pada rendahnya kesempatan anak-anak NTT menembus lembaga strategis negara.
“Ini bukan sekadar permintaan, tetapi bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam pemerataan kesempatan bagi wilayah nan selama ini menghadapi tantangan besar,” ujar Rudi.
Dia mengaku terus membangun komunikasi dengan sejumlah kementerian untuk mendapatkan kuota unik tersebut. Diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Semua ini demi masa depan generasi muda NTT,” tegas Rudy.