Kacau! Ramai-ramai Orang Mendadak Batal Beli Rumah, Ini Penyebabnya

Jakarta, librosfullgratis.com - Program 3 juta rumah per tahun dari pemerintah rupanya membikin banyak masyarakat menahan pembelian unit properti. Kalangan developer mengungkapkan program itu membikin masyarakat jadi berambisi pada rumah gratis. Alhasil banyak calon pembeli nan akhirnya menahan pembelian.

"Rumah cuma-cuma itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah cuma-cuma itu. Dari 10 booking, ada 1-3 nan dibatalkan," ungkap Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, November 2024 lalu.

Padahal, duit tanda jadi itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika tren ini cukup banyak masif terjadi di masyarakat, maka dampaknya bisa membikin sektor properti menjadi lebih tertahan.

"Semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," kata Joko.

Pertanyaan itu muncul lantaran banyak masyarakat mengira pemerintah bakal memberikan rumah cuma-cuma secara cuma-cuma. Masifnya pembatalan booking menjadi bukti mobilitas sektor ini tidak bisa berlari kencang sebagaimana mestinya.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) bakal bubar. Efeknya besar lantaran orang bakal tidak jadi beli (atau) menunda beli lantaran dengar (ada) rumah gratis," ujar Joko.

Beberapa hari menjabat, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan program perumahan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmiannya, proyek awal adalah membangun 250 unit rumah rakyat secara cuma-cuma di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Proyek ini digarap dia atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG). Pada kesempatan ini, Maruarar ditemani oleh Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma namalain Aguan.

Akibatnya developer kudu menelan pil pahit akibat sebagian rumahnya tidak terserap lantaran pembatalan sepihak dari konsumen.

"Sebenarnya itu dugaan aja jika dikira gratis, Padahal nggak mungkin gratis. Modal satu rumah aja itu sudah berapa ratus juta ya. Jadi ngga murni, 3 juta rumah itu menunda pembelian hanya lantaran psikologis," kata kata Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea kepada librosfullgratis.com, Senin (2/12/2024).

Ia menilai mobilitas developer dalam pembangunan bakal berpengaruh, misalnya pengalokasian biaya pada komponen rumah serta bahan bangunan. Meski demikian, tidak semua jenis developer bakal berpengaruh pada pembatalan pembelian rumah ini.

"Terutama untuk developer nan yang memang mengkhususkan diri untuk bangun rumah subsidi, mereka pasti bakal berpengaruh, bukan nan kelas Ciputra. Tapi developer nan memang fokusnya rumah menengah bawah dan subsidi, ya. Itu pasti pengaruh, pasti. Karena banyak konsumen nan menunda-nunda," kata Martin.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rumah cuma-cuma secara penuh, melainkan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat. nan kita bangun adalah rumah rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat mini nan apalagi tidak pernah bermimpi punya rumah, sekarang punya harapan," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ara menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beragam pihak untuk mengoptimalkan program ini, termasuk memanfaatkan tanah hasil sitaan kasus korupsi untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Kami juga sudah panjang berbincang dengan Kejaksaan Agung. Beliau sudah menyiapkan ribuan hektare tanah dari koruptor untuk bisa dibangun untuk rakyat. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Wamenkeu, dengan Dirjen Kekayaan Negara, gimana tanah-tanah koruptor di Indonesia itu angan kami berkontribusi terhadap rumah murah bagi rakyat," ucapnya.

Kendati demikian, Ara menekankan, kebijakan ini tidak bakal menghapus skema pendanaan nan sudah berjalan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Program FLPP tetap kita dukung lantaran bagus, angsuran macetnya rendah, bank-nya juga oke. Ini justru kita besarkan, tentu dengan support dari Kementerian Keuangan dan perbankan," lanjut dia.

Program 3 juta rumah per tahun ini, katanya, tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mempermudah rakyat mempunyai kediaman nan layak. Dia menilai semestinya semua masyarakat, tak terkecuali developer dapat mendukung dan senang dengan adanya kebijakan ini.

"Saya rasa semuanya happy dengan kebijakan ini. Agak kocak jika ada orang Indonesia nan nggak senang dengan kebijakan ini," tukasnya.

(ayh/ayh)

Next Article Hore! Beli Rumah Bebas PPN Berlaku Sampai Desember 2024