Kata Pakar: Penataan Odol Harus Bertahap, Pendekatan Berbasis Data Dan Komoditas Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Logistik

librosfullgratis.com, Jakarta - Penertiban truk over dimension dan overload (ODOL) tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Perlu pendekatan berjenjang nan mempertimbangkan karakter setiap komoditas, struktur biaya logistik, serta dampaknya terhadap stabilitas nilai peralatan dan tingkat inflasi. Tanpa strategi berbasis info komoditas nan matang, upaya penegakan norma justru berisiko menimbulkan gejolak ekonomi dan memperlebar ketimpangan di sektor transportasi barang.

Ketika Pelanggaran Lebih Menguntungkan daripada Kepatuhan

Setiap pagi, di ruang tunggu nan sederhana di tepi gudang, Pak Budi—sopir truk pengangkut semen—selalu dihadapkan pada pilihan sulit: memuat sesuai patokan namun merugi, alias menambah muatan demi menyambung hidup, meski tahu risikonya besar. Pilihannya kerap jatuh pada nan kedua. “Kalau alim aturan, uangnya hanya cukup buat solar. Lha, anak istri saya makan apa?” keluhnya sembari mengusap keringat. Cerita Pak Budi bukan sekadar soal pelanggaran individu. Ia mencerminkan sungguh belum adilnya sistem logistik kita: ketika kepatuhan sering kali berfaedah kerugian, sementara pelanggaran malah menjadi jalan memperkuat hidup.

Masalah truk over dimension and overload (ODOL) seperti nan dialami Pak Budi bukanlah perihal baru. Lebih dari satu dekade, rumor ini terus menghantui sistem transportasi dan logistik nasional. Hampir setiap tahun, wacana penertiban ODOL kembali mengemuka—melalui kebijakan baru, sorotan media, alias keluhan publik. Namun kenyataannya, truk-truk bermuatan dan berdimensi berlebih tetap saja hilir mudik di jalan raya. Ironisnya, semua pihak tahu ini masalah, tapi seakan menerima sebagai “kenormalan” dalam sistem pengedaran peralatan kita.

Padahal, dampaknya pun tidak ringan. Jalan-jalan nan semestinya awet puluhan tahun rusak sebelum waktunya. Angka kecelakaan lampau lintas meningkat lantaran kendaraan melampaui daya angkutnya. Negara pun kudu merogoh anggaran besar hanya untuk menambal kerusakan nan sebenarnya belum perlu dilakukan. Lebih ironis lagi, pelaku upaya nan memilih alim patokan justru kalah bersaing dengan mereka nan nekat melanggar demi menekan ongkos. Di tengah sistem nan timpang ini, operator mini seperti Pak Budi nyaris tidak punya pilihan selain ikut melanggar demi memperkuat hidup. Ujung-ujungnya, masyarakat juga nan menanggung bebannya— mulai dari akibat keselamatan di jalan sampai nilai peralatan nan tak stabil akibat biaya logistik nan tidak efisien dan tidak transparan.

Mari kita berani memandang lebih dalam akar masalah ODOL. Masalah ini bukan sekadar soal pengemudi nan melanggar aturan, alias lemahnya pengawasan di jalan raya. Masalah sesungguhnya berakar dari sistem persaingan upaya di sektor logistik nan terlalu liberal, persaingan bebas, dan dibiarkan melangkah tanpa kendali. Dalam kondisi seperti ini, tarif pikulan peralatan bergerak bebas tanpa pemisah bawah dan tanpa izin nan bisa menjaga suasana persaingan tetap sehat.

Di tengah situasi pasar nan begitu kompetitif dan tanpa pemisah tarif nan wajar, praktik banting nilai menjadi perihal nan lumrah. Pemilik peralatan tentu bakal memilih penyedia jasa pikulan paling murah, dan operator pikulan pun terpaksa menerima tarif murah demi tetap mendapat muatan. Karena biaya operasional susah ditekan lagi dan tekanan margin untung nan sangat tipis, satu-satunya langkah memperkuat nan dianggap realistis adalah menambah muatan melampaui kapabilitas kendaraan. Pelanggaran ini bukan lahir dari niat melawan hukum, melainkan dari tekanan sistemik nan memaksa pelaku upaya mencari celah untuk bertahan. Ketika tidak ada perlindungan nilai dan tidak ada insentif untuk alim aturan, ODOL pun berubah menjadi solusi diam-diam nan diterima sebagai kelaziman —meski jelas menyalahi hukum.

Sayangnya, penanganan ODOL selama ini hanya menonjolkan pendekatan penegakan norma di lapangan, tanpa betul-betul menyentuh akar persoalan ekonominya. Razia dilakukan, hukuman dijatuhkan, tetapi nan disasar umumnya hanya pengemudi alias operator kecil. Sementara itu, pemilik barang, pemilik armada, alias sistem tarif nan mendorong terjadinya pelanggaran justru luput dari pengawasan. Akibatnya, penindakan terlihat tegas, tapi dampaknya tidak menyentuh jantung masalah. Kita sibuk menegakkan norma di hilir, tapi abai membenahi izin di hulu, seumpama kata, sibuk menebang ranting-ranting masalah di hilir, tapi lupa mencabut akar persoalan di hulu.

Menegakkan Aturan ODOL di Bawah Bayang-Bayang Inflasi

Penanganan ODOL sering kali terhenti bukan lantaran lemahnya komitmen hukum, melainkan lantaran kekhawatiran pemerintah terhadap akibat ekonominya. Penegakan patokan secara ketat bakal langsung menurunkan kapabilitas angkut truk, nan kemudian mendorong kenaikan ongkos kirim dan biaya logistik secara keseluruhan. Dalam situasi ini, kenaikan nilai peralatan di pasar menjadi akibat nan susah dihindari. Ketakutan terhadap pengaruh domino inilah nan membikin pemerintah condong berhati-hati, apalagi menahan diri untuk bertindak tegas. Bukan lantaran takut pada pelaku pelanggaran, tetapi lantaran cemas penertiban serentak justru bakal memicu inflasi dan mengguncang nilai peralatan pokok. Risiko ini tentu tidak diinginkan siapa pun, terutama saat pemerintah tengah berupaya menjaga stabilitas nilai dan daya beli masyarakat.

Situasi ini menciptakan dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menegakkan patokan demi keselamatan pengguna jalan dan demi menjaga kepantasan dan usia teknis jalan. Di sisi lain, ada tekanan kuat untuk menjaga stabilitas nilai dan kelancaran pengedaran barang. Kekhawatiran semacam ini bukan tanpa alasan, terutama di tengah sistem logistik nasional nan belum efisien. Bahkan di tingkat pelaksana, kerap muncul pertanyaan praktis: gimana jika penegakan norma terlalu ketat dan justru menyebabkan lonjakan nilai sembako alias bahan bangunan?

Inilah paradoks dalam penanganan ODOL: membiarkan pelanggaran berfaedah merelakan jalan rusak dan keselamatan terancam, tapi menertibkan secara serentak dan terlalu ketat juga bisa menimbulkan gejolak ekonomi, inflasi. Karena itu, solusinya bukan dengan razia besar-besaran di lapangan, melainkan merancang penegakan norma nan berbasis info komoditas —dilakukan secara bertahap, selektif, dan disesuaikan dengan karakter serta sensitivitas tiap jenis peralatan nan diangkut.

Seperti halnya seorang master tak bakal memberikan resep obat nan sama kepada semua pasien, kebijakan truk ODOL juga butuh pendekatan dan penanganan berbeda tiap komoditas. Bayangkan, menertibkan truk pengangkut batu bara jelas berbeda tantangannya dengan menertibkan truk sayur dari lereng Dieng nan berpacu dengan waktu demi menjaga kesegaran. Salah diagnosis, salah penanganan—dan nan dirugikan bukan hanya pelaku usaha, tapi juga masyarakat luas sebagai konsumen akhir.

Sayangnya, pendekatan nan selama ini diambil pemerintah tetap terlalu generik, terlalu disamaratakan, seolah semua pelanggaran ODOL mempunyai karena dan akibat nan serupa. Padahal, tiap jenis komoditas punya karakter unik: rantai distribusi, struktur biaya, dan sensitivitas nilai nan berbeda-beda. Kenaikan biaya angkut 10% untuk batubara mungkin hanya berpengaruh kecil, tapi untuk cabe alias bawang, bisa langsung meningkatkan nilai 15-20% di pasar, dampaknya bisa langsung dirasakan konsumen. Karena itu, kebijakan ODOL kudu disesuaikan dengan karakter peralatan nan diangkut. Inilah pentingnya pendekatan berbasis info dan komoditas, bukan pendekatan satu resep untuk semua.

Karena itu, diperlukan kebijakan nan lebih jeli dan berbasis data. Langkah awalnya adalah dengan melakukan pemetaan komoditas secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengetahui komoditas apa saja nan paling banyak diangkut oleh truk ODOL—apakah dominan di sektor tambang, pangan, bahan bangunan, alias peralatan industri. Setelah itu, perlu dikaji lebih dalam: seberapa besar porsi ongkos logistik dalam membentuk nilai jual akhir? Bagaimana sensitivitas nilai komoditas tersebut terhadap perubahan biaya angkut? Dan apa akibat sosial-ekonomi nan mungkin timbul jika penegakan ODOL diterapkan? Dari sinilah kebijakan penertiban bisa dirancang lebih tepat sasaran. Tidak lagi seperti obat generik, tapi seperti resep unik nan disesuaikan dengan pemahaman atas kondisi masing-masing komoditas.

Bertahap dan Tepat Sasaran: Cara Cerdas Menertibkan ODOL

Untuk menangani truk ODOL, pendekatan berbasis info komoditas menjadi kunci. Strategi ini memungkinkan penertiban dilakukan secara lebih bijak - tidak membebani sektor nan rentan terhadap kenaikan biaya logistik, seperti pangan dan kebutuhan pokok, tapi tetap konsisten menegakkan aturan. Langkah berjenjang bisa dimulai dari komoditas dengan ketahanan ekonomi kuat dan akibat inflasi rendah. Untuk kebutuhan pokok seperti bahan pangan, pemerintah bisa memberikan masa transisi disertai insentif. Sementara untuk peralatan mewah alias elektronik nan sering melanggar tapi akibat ekonominya kecil, penertiban bisa dilakukan lebih ketat. Inilah prinsip pendekatan baru: penegakan norma nan mempertimbangkan jenis komoditas, bukan sekadar jenis kendaraan. Dengan langkah seimbang seperti ini, transisi menuju kepatuhan bisa melangkah lebih setara tanpa mengguncang ekonomi.

Pendekatan berbasis komoditas ini memungkinkan penegakan patokan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Penertiban tetap berjalan, tapi akibat lonjakan nilai dan gangguan pasokan bisa dikendalikan. Bagi pelaku usaha, kebijakan ini juga tidak bakal terasa sebagai ancaman mendadak, melainkan sebagai proses penyesuaian nan memberi ruang untuk beradaptasi. Pendekatan ini bukan corak kompromi terhadap pelanggaran, melainkan bentuk dari pemahaman terhadap realitas di lapangan—sebuah langkah pandai untuk memastikan penegakan patokan dilakukan secara adil, proporsional, dan berakibat jangka panjang.

Belajar dari negara lain,Vietnam telah membuktikan keberhasilan pendekatan ini. Negeri itu sukses menurunkan jumlah truk ODOL secara signifikan tanpa menimbulkan gejolak nilai di pasar. Kuncinya ada pada tiga langkah strategis: pertama, membangun sistem database terpadu untuk memetakan pergerakan komoditas dan pikulan barang. Kedua, memberikan insentif bagi perusahaan nan mau beranjak ke armada standar—termasuk potongan pajak, kemudahan pembiayaan, dan prioritas jasa di pelabuhan. Ketiga, barulah hukuman tegas diberlakukan secara berjenjang setelah prasarana dan ekosistem kepatuhan terbentuk.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model tersebut. Mulailah dari membangun sistem pengawasan nan berbasis info komoditas, lampau beri ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, dan lanjutkan dengan penegakan norma nan konsisten. Dengan langkah berjenjang seperti ini, perubahan bisa terjadi secara lebih alami tanpa mengorbankan ketahanan logistik maupun kestabilan nilai di pasar.

Penanganan masalah ODOL tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan. Persoalan ini berkarakter lintas sektor dan menyentuh banyak aspek nan melibatkan beragam kementerian dan lembaga. Kementerian Perdagangan, misalnya, berkedudukan dalam pengaturan nilai dan tata niaga komoditas. Kementerian Perindustrian berangkaian dengan standar spesifikasi kendaraan dan rantai pasok industri. Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan dalam merancang insentif fiskal serta izin tarif logistik, sementara BUMN sektor finansial dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan peremajaan armada. Kepolisian berkedudukan dalam aspek penegakan hukum, dan pemerintah wilayah mempunyai tanggung jawab krusial dalam pengawasan operasional di lapangan serta penyelenggaraan patokan teknis di tingkat lokal.

Tanpa kerja sama semua pihak, penertiban ODOL hanya bakal menjadi rutinitas nan berulang: razia demi razia, tanpa pernah betul-betul menyentuh akar persoalan. Upaya penegakan norma nan melangkah sendiri-sendiri tak bakal bisa memperbaiki sistem pengedaran secara menyeluruh. nan dibutuhkan adalah pendekatan kolaboratif antarlembaga, agar bisa memutus mata rantai pelanggaran nan sudah mengakar ini.

Penertiban ODOL sebagai Bagian dari Reformasi Logistik Nasional

Pada akhirnya, penertiban ODOL kudu diposisikan sebagai bagian dari agenda besar reformasi sistem logistik nasional. Ini bukan hanya persoalan truk kelebihan muatan, tetapi tentang gimana kita membangun sistem pengedaran nan efisien, adil, dan bisa memperkuat jangka panjang. Kita perlu menata ulang seluruh ekosistem barang—dari penataan tarif pikulan nan manusiawi, pengelolaan sistem transportasi peralatan nan terintegrasi, hingga kesiapan prasarana jalan nan sesuai daya dukung dan standar teknisnya. Reformasi ini tentu tidak mudah. Di satu sisi, ada pemain besar nan kudu ditertibkan. Di sisi lain, masyarakat perlu mengerti bahwa penegakan patokan ini demi kepentingan bersama.

Sudah waktunya pemerintah berakhir bersikap reaktif. Jangan sampai penanganan ODOL jadi seperti sinetron tahunan: gencar dirazia saat ramai di media, dilonggarkan saat ekonomi goyah, lampau muncul kembali saat terjadi kecelakaan besar. Pola seperti ini hanya menumbuhkan kelelahan publik dan memperkuat kesan bahwa norma hanya bertindak situasional. Kini saatnya pemerintah tampil dengan arah kebijakan nan jelas, info nan terbuka dan akurat, serta dijalankan secara konsisten. Penertiban ODOL bukan semata soal menindak pelanggaran teknis di lapangan, tetapi bagian dari upaya membenahi fondasi logistik nasional demi keselamatan di jalan raya, keadilan antar pelaku usaha, dan kepentingan jangka panjang ekonomi negara.

Pertanyaan besarnya: mau sampai kapan kita membiarkan pelanggaran menjadi kebiasaan, hanya lantaran takut melakukan perubahan mendasar? Reformasi sistem logistik memang berat, tapi terus membiarkan ODOL sama saja menunda masalah nan justru semakin mahal di kemudian hari.

Oleh: Muhammad Akbar, Pemerhati Transportasi dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta