Ketua Komisi Xi Dpr: Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, Tapi Hati-hati

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong langkah negosiasi ulang mengenai tarif baru nan dikenakan Presiden AS Donald Trump mengenai peralatan impor nan masuk ke AS terhadap Indonesia. Namun, Misbakhun meminta pemerintah untuk berhati-hati.

"Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah kudu tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada keahlian perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal nan tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim unik itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

"Tentu kita semua berambisi pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik," ucap dia.

Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan info transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, nomor itu setara dengan 9,9 persen dari total keahlian ekspor nasional Indonesia. "Posisi surplus di pihak Indonesia," imbuh dia.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS nan didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, dasar kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump bakal memukul industri produk ekspor di Indonesia.

"Industri-industri tersebut bakal mengalami tekanan pada nilai mereka di pasar US nan menjadi lebih mahal lantaran terkena akibat tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia kudu makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan upaya mereka," jelas Misbakhun.

Dia menambahkan akibat tarif tambahan baru di AS pasti bakal memengaruhi keahlian ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia nan berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, apalagi bisa berefek ke APBN.

"Bisa jadi tekanan itu bakal memengaruhi struktur untung mereka dan bakal memberikan akibat pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini keahlian penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh keahlian ekspor dan aspek nilai komoditas dunia. Jadi, sasaran penerimaan negara dalam APBN 2025 kudu dihitung ulang," ujar Misbakhun.

Peraih gelar ahli pengetahuan ekonomi itu juga mengutip pengarahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada beragam halangan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan patokan nan menghambat. "Dengan demikian industri kita tidak hanya bisa memperkuat di tengah tekanan, tetapi juga menjadi lebih bisa bersaing di pasar global," imbuhnya.

Misbakhun menyebut beberapa poin krusial dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu kudu diantisipasi sehingga akibat langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

"Saya percaya Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah pengarahan Bapak Presiden Prabowo bakal bisa menemukan formula kebijakan nan tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump," pungkas Misbakhun.

(maa/maa)