ARTICLE AD BOX

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran untuk menggelar pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 wilayah terfasilitasi. Hal itu disampaikan Afifuddin meski pihaknya belum mendapatkan info terkini soal dua wilayah nan belakangan tidak mempunyai anggaran, ialah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.
"Masih belum ada pembaruan dari dua wilayah tersebut, tapi dipastikan kelak terfasilitasi lah jika teman-teman dari Kemendagri," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (14/3).
Menurut Afif, wilayah nan menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari keluar soal pendanaan. Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 wilayah lainnya terpenuhi lewat sisa biaya Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah. "Kami meyakini insyallah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat," terang Afif.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan shopping negra (APBN) bakal menyuntikkan wilayah nan kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 wilayah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jejeran KPU, Bawaslu, dan pemerintah wilayah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.
Dalm rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI pada Senin (10/3), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu sebesar Rp158,919 miliar, TNI sebesar Rp38,531 miliar, dan Polri sebesar Rp91,993 miliar. (H-1)
Images