Menperin Warning Proyek Hilirisasi-investasi Bisa Terancam, Minta Ini

Jakarta, librosfullgratis.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penurunan tajam anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2026 berpotensi mengganggu capaian beragam program prioritas sektor industri. Hal itu disampaikan Agus saat rapat kerja berbareng Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).

Agus mengatakan, untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 mendatang, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita, Kemenperin mendapat sejumlah penugasan. Di antaranya, sasaran pertumbuhan PDB manufaktur 6,52%, kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 18,66%, nilai investasi manufaktur Rp852 triliun, produktivitas tenaga kerja industri 129,3 juta orang per tahun, dan kontribusi ekspor manufaktur sebesar 74,85% dari total ekspor nasional.

Namun, capaian sasaran tersebut dinilai terancam akibat turunnya pagu sugestif Kemenperin tahun 2026 menjadi Rp1,94 triliun, ambruk 23,13% alias Rp582,73 miliar dibandingkan anggaran 2025.

"Fluktuasi ini tentu bakal menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor industri, agar sasaran program prioritas tetap tercapai secara efektif dan efisien," ujar Agus.

Anggaran 2026 terdiri dari Rupiah Murni Rp1,52 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp69,8 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp342,4 miliar. Alokasinya mencakup shopping pegawai Rp972,9 miliar, shopping operasional Rp364,1 miliar, dan shopping non-operasional Rp599,8 miliar.

Adapun dari sisi program, anggaran terbesar digunakan untuk program support manajemen (Rp1,5 triliun), program nilai tambah dan daya saing industri Rp309,9 miliar, serta pendidikan dan training vokasi Rp85,2 miliar. Sedangkan berasas unit eselon I, alokasi terbesar ditujukan ke Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Rp675,8 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Rp633,1 miliar.

Agus mengatakan, sembilan program prioritas bakal dijalankan tahun depan, meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, pemberdayaan Indusri Kecil Menengah (IKM), hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan produktivitas industri, percepatan ekspor, pengembangan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, serta penguatan area industri.

Dampak Buruk Penurunan Anggaran

Dia menegaskan, penurunan anggaran membawa sejumlah akibat terhadap optimasi sasaran prioritas.

Beberapa akibat langsungnya antara lain:

- Tidak tercapainya SDM industri nan sesuai standar kebutuhan bumi usaha,

- Mandeknya kemitraan IKM sebagai bagian dari rantai pasok industri besar,

- Program hilirisasi industri tidak melangkah optimal,

- Penurunan produktivitas industri hingga 15-20% akibat keterbatasan restrukturisasi mesin dan penerapan teknologi 4.0,

- Hilangnya kesempatan ekspor dan pasar dunia hingga 40% akibat keterbatasan promosi internasional,

- Kontribusi ekonomi hijau susah tercapai akibat minimnya akomodasi sertifikasi dan pendampingan teknis industri hijau,

- Penurunan penggunaan produk berbobot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) nan berakibat pada substitusi peralatan impor,

- Kegagalan memenuhi tanggungjawab sertifikasi legal pada industri makanan-minuman, farmasi, dan kosmetik,

- Terhambatnya peningkatan investasi dan tenaga kerja, serta stagnasi PDB area industri.

"(Untuk itu), kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,05 triliun untuk mendukung penyelenggaraan program prioritas tersebut," tegas Agus.

Secara total, usulan Pagu Anggaran Kemenperin tahun 2026 mencapai Rp3,98 triliun.

Realisasi Anggaran 2025

Dalam kesempatan nan sama, Agus juga memaparkan realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025. Total pagu Kemenperin tahun 2025 sebesar Rp2,53 triliun dengan nilai blokir anggaran Rp701,93 miliar. Dengan relaksasi blokir Rp184 miliar, pagu efektif menjadi Rp1,83 triliun.

"Realisasi anggaran sampai 4 Juli 2025 telah mencapai 47,19% dari pagu efektif, dan kami menargetkan hingga akhir Juli 2025 bisa mencapai 62,54%," jelas Agus.

Ia menambahkan, sebagian besar aktivitas memang baru terealisasi pada semester II. Total nilai aktivitas nan sedang melangkah saat ini sebesar Rp629,69 miliar, termasuk shopping pegawai Rp374,59 miliar dan pembangunan prasarana Rp125,6 miliar, seperti gedung SMK-SMAK Makassar, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPI-PI), dan Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya (BPI-FK).

Selain itu, terdapat perjanjian melangkah (outstanding contract) sebesar Rp65,5 miliar, program penumbuhan wirausaha baru IKM Rp40 miliar, dan sejumlah agenda strategis seperti pameran industri legal (Indonesia Halal Industry Awards/IHIA), business matching produk dalam negeri, industrial festival, serta penguatan kompetensi CPNS dengan total Rp15,1 miliar.

Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tahun ini juga melangkah dengan total anggaran Rp8,9 miliar, mencakup sektor industri minuman, makanan hasil laut, woodworking, dan penyempurnaan-pencetakan kain.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi RI Zaman Soeharto Pernah 8%, Eks Menkeu Ini Ungkap Resepnya