Pd Dukung Ppn 12% Sasar Barang Mewah, Ungkit Stimulus Buat Masyarakat

Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, memberikan sejumlah catatan rencana kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Marwan mendukung rencana penerapan kebijakan tersebut sepanjang mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat.

Marwan mendukung kenaikan PPN menjadi 12% tak dikenakan terhadap peralatan kebutuhan pokok mulai dari sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, serta jasa pelayanan sosial.

"Kami menolak jika pengenaan PPN itu menyasar peralatan kebutuhan pokok nan sangat dibutuhkan masyarakat," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Marwan mengatakan kenaikan PPN 12% merupakan keputusan UU Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) nan sudah disepakati dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Marwan menegaskan, Fraksi Demokrat bakal terus mengawal skema stimulus ekonomi nan disiapkan pemerintah agar bisa melangkah dengan baik.

"Pemerintah telah merancang paket stimulus nan memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Kami bakal kawal insentif ini agar daya beli masyarakat tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh," tutur Marwan.

Lebih lanjut, dia mengakui kenaikan PPN menjadi 12% merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperbaiki finansial negara serta menambah pendapatan negara. Namun, Marwan meminta pemerintah konsisten menerapkan kebijakan itu hanya menyasar barang-barang mewah, bukan menengah ke bawah.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu juga meminta pemerintah tetap berpihak dan memberikan support terhadap pengembangan UMKM. Marwan mengingatkan UMKM merupakan penyelamat perekonomian Indonesia, sehingga tidak boleh kena negatif kenaikan PPN 12%.

"Pastikan saja meningkatkan PPN ini hanya untuk barang-barang mewah dan pengusaha besar saja sehingga tidak berakibat kepada pengusaha alias barang-barang menengah ke bawah," katanya.

(rfs/gbr)