Pemerintah Bentuk 2 Desk Baru Tangani Karhutla Dan Ppmi-tppo

Jakarta -

Pemerintah membentuk dua desk baru mengenai penanggulangan kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dua desk ini diluncurkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

"Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ucap Budi Gunawan dalam bertemu pers di Kantornya, Kamis (13/3/2025).

Budi Gunawan menyampaikan itu usai melakukan rapat koordinasi berbareng kementerian/lembaga mengenai termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Agung. Selain itu sejumlah gubernur juga mengikuti rapat.

Budi menjelaskan untuk desk koordinasi penanganan kebakaran rimba dan lahan leading sektornya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia leading sektornya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbareng Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.

Budi mengatakan dua desk ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga ialah dari Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu, dari TNI, Polri, dan Kejagung. Kemudian Kementerian PMI/BP2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Komdigi, Kemenimipas, Kementerian ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker dan Kementan.

Budi mengatakan KSP, Kantor Komunikasi Presiden, BIN, PPATK, BNPB, BMKG, Bakamla, dan BNPT, Badan Informasi Geospasial, juga dilibatkan. Tak hanya itu, gubernur dari beberpa wilayah rawan kebakaran rimba ialah Lampung, Jambi, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, serta para pangdam, kapolda, dan kajati juga ikut terlibat.

"Untuk kebakaran hutan, berasas prediksi dari BMKG, meskipun saat ini beberapa wilayah tetap mengalami musim penghujan, namun di beberapa wilayah sudah mulai beberapa tiik hotspot api, dan diprediksi punckanya terjadi Juni-September 2025 dengan wilayah rawan hotspot api ialah di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan," katanya.

Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi musibah Karhutla di musim kemarau. Dia berambisi dengan adanya antispasi ini maka Indonesia bisa mencapai zero Karhutla sebagaimana kemauan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berambisi dengan ada desk ini sebagaimana perintah Bapak Presiden, Indonesia bisa mencapai zero karhutla, dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan semakin baik, lantaran karhutla tidak hanya miliki akibat lingkungan tapi juga miliki akibat geopolitik di area regional kita. Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan wilayah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada nan terbakar," jelasnya.

Budi mengungkapkan dalam rapat koordinasi ini juga ada beberapa usulan seperti pembukaan lahan dan relawan penanganan kebakaran hutan. Menurutnya, buahpikiran itu bakal dijadikan model untuk ditularkan wilayah lainnya nan tergabung dalam Satgas Darat Penanganan kebakaran rimba dan lahan

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan mengenai desk perlindungan pekerja migran. Dia mengatakan pekerja migran adalah salah satu nan kudu dilindungi lantaran merupakan pahlawan devisa negara.

"Kita semua tahu pekerja migran kita merupakan pahlawan devisa dimana redenominasi-nya mencapai Rp 251 triiliunnya pada tahun 2024, tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah bekromitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," katanya.

Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan mengenai pekerja migran. Dia mengatakan pemerintah berambisi dengan terbentuknya desk ini maka bisa meminimalisir kejahatan pekerja migran.

"Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, mengenai pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh lantaran itu, pemerintah menargetkan semua kasus mengenai PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara berjenjang terjadi penurunan jumlah kasus nan mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

(zap/dhn)