Program Tiga Juta Rumah Diharapkan Mengurangi Angka Kemiskinan 1,8 Persen Mulai Tahun Depan

Ilustrasi, berikut proses pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)(MI/Gana)

PROGRAM Tiga Juta Rumah diharapkan jadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan di era presiden prabowo Subianto. Program ini diharapkan bisa menekan nomor kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. 

“Program tiga juta rumah salah salah satu prinsip keadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar negara mendukung masyarakat. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (20/12).

Menurut Bonny, program Tiga Juta Rumah ini diyakini bakal menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan sasaran pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa bakal dibangun 26 unit rumah.

“Program ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan dugaan keuntungan margin 20%, maka bakal ada duit bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sesuai info Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi nomor kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi lantaran adanya pengembangan perumahan,” ujarnya. 

Meski demikian, pendanaan atas program ini tetap dalam pembahasan. Hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meyakini alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit alias sekitar 8% dari program 3 juta rumah. 

Perlu upaya tambahan membangun 2.742.569 unit guna mencapai sasaran program 3 juta rumah. Pemerintah tetap mencari formulasi bauran anggaran agar program tersebut bisa terealisasi. 

Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha mengatakan, dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil nan optimal. 

Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 50:50 agar optimasi penyaluran biaya KPR bisa lebih besar. 

Imam menjelaskan, Senin, 23 Desember 2024, BP Tapera berbareng seluruh bank pelaksana bakal melakukanpenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengankomposisi 75:25 bakal menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini bakal diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saatpenandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” jelas Imam.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku kembang tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor angsuran tetap dalam masa subsidi sehingga tingkat kembang pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, bakal bertindak suku kembang tier antara 6% hingga maksimal 7%,” ucapnya. 

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana mengaku, perbankan tidak menyoal perubahan skema komposisi KPR FLPP dari75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi rumor lantaran BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin tetap 5%, maka itu bakal jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7% hingga 8%, tentunya bakal lebih menarik bagi bank penyalur lantaran ada keuntungan margin nan sama dengan skema komposisi 75:25,” tutur Budi.  

Sumber Pembiayaan Alternatif

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektorperumahan terbesar di Indonesia ialah sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumberdana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia. (Gan)