Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Dinilai Berpotensi Menimbulkan Kemiskinan Baru

Rumah subsidi.(MI/Susanto)

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK), Nurhadi, Ph.D., menilai, jika rencana pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan ukuran luasan 18 meter persegi direalisasikan, perihal itu berisiko menimbulkan kemiskinan baru. 

“Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kemiskinan baru di masa depan,” kata Nurhadi dalam siaran pers dari Humas UGM, Senin (7/7).

Menurut Nurhadi, kesiapan kebutuhan papan alias rumah adalah salah satu dari jasa dasar dalam kebijakan sosial, berbareng pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pangan. Negara memang wajib memenuhi kebutuhan dasar ini, tetapi tidak cukup hanya menyediakan rumah. “Kualitas dan kepantasan juga perlu dipertimbangkan,” imbuhnya.

Menurutnya, rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin kewenangan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Namun, jika hanya mengejar jumlah tanpa memperhatikan kualitas, kebijakan ini bisa berakibat pada kesehatan mental, terutama bagi ibu dan anak, serta meningkatkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Nurhadi juga menyoroti pentingnya pendekatan nan lebih komprehensif. Perumahan tidak bisa dilepaskan dari akomodasi dasar seperti air bersih, sanitasi, akses ke pekerjaan, transportasi, dan jasa kesehatan. 

“Rumah tanpa pelayanan bukanlah rumah. Namun, itu adalah tempat berlindung tanpa martabat,” tegasnya.

Ia menilai bahwa pembangunan rumah subsidi berukuran mini secara masif juga dapat memicu terbentuknya kawasan-kawasan baru nan terkesan kumuh alias slum area, apalagi jika ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah nan dikumpulkan dalam satu letak tanpa support akomodasi memadai.

Sebagai solusi, Nurhadi menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengganti lain seperti membangun rumah susun. Menurutnya, dengan anggaran nan sama, pemerintah bisa membangun unit rumah susun nan lebih luas dan mempunyai akomodasi ruang publik bersama.

Ini bakal menciptakan kediaman nan lebih manusiawi dan layak. “Perlu dilakukan survei langsung kepada masyarakat MBR. Bagaimana nan mereka anggap sebagai rumah layak. Konsultasi ulang dengan calon penunggu sangat diperlukan,” tutup dia. (H-1)