Sekjen Ppp Dukung Langkah Presiden Prabowo Soal Ppn, Minta Pemerintah Kendalikan Kenaikan Harga

librosfullgratis.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di 2025 hanya bertindak terhadap peralatan mewah. Sementara, nan lain tetap dikenakan PPN 11 persen dan tetap bertindak pula PPN 0 persen.

Terkait perihal ini, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengapresiasi langkah tersebut. Meski demikian, di lapangan, sejumlah komoditas dan jasa nan beririsan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat telah mengalami kenaikan.

"Pemerintah diminta agar menertibkan kenaikan sejumlah komoditas dan jasa oleh pelaku upaya agar tidak membebani ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Arwani juga mengungkapkan, kebijakan pemerintah memberikan potongan nilai 50 persen pada bulan Januari dan Februari 2025 untuk tarif listrik disebut tepat sasaran.

"Kebijakan ini tepat sasaran di tengah persoalan ekonomi nan kian memberatkan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bingkisan awal tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia," jelas dia.

Di sisi lain, pihaknya juga sepakat untuk menghentikan wacana pemaafan bagi pelaku korupsi.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengampuni koruptor kudu ditindaklanjuti dengan kesungguhan oleh menteri mengenai untuk tidak melanjutkan diskursus tersebut di ruang publik," ungkap Arwani.

Arwani juga berambisi pemerintahan Prabowo dalam perihal ini Kementerian Komunikasi dan Digitial untuk serius memberantas gambling online dengan membentuk peta jalan (roadmap) nan berkesinambungan dan berkelanjutan.

"Pemberantasan gambling online tidak bisa menggunakan pola seperti pemadam kebakaran, bergerak jika terjadi peristiwa nan mencolok. Pemberantasan kudu menunjukkan skema pemberantasan nan kukuh, ajeg, dan sistemik. Pemberantasan gambling online kudu dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, komprehensif, dan dilakukan di hulu hingga hilir dalam corak kebijakan norma nan sistematis dan terarah," ungkap dia.

Arwani juga menuturkan, PPP menyerukan perang terhadap pemodal, penyedia, dan tokoh intelektual atas gambling online di Indonesia dan mendukung penuh langkah pemerintah untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk memberantas gambling online di Indonesia.

"Tahun 2025 kudu dinyatakan sebagai tahun perang terhadap gambling online di Indonesia," jelas dia.

Arwani juga  meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif tentang wacana libur selama bulan ramadan bagi anak didik dengan menyerap masukan dari beragam pihak.

"Pemerintah kudu mempertimbangkan secara seksama terhadap aktivitas anak didik selama ramadan jika kebijakan libur selama ramadan ditempuh. Jangan sampai, kebijakan ini justru membikin masalah baru, misalnya, keterpaparan anak didik dengan gawai semakin tak terkendali lantaran tidak adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar selama ramadan," ungkap dia.

PPP, kata Arwani, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengisi aktivitas selama ramadan bagi anak didik nan berakidah Islam, ada alias tidak ada kebijakan libur sebulan selama ramadan, untuk dilakukan aktivitas pesantren kilat dengan bekerja-sama dengan pondok pesantren di tiap wilayah dengan bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya nan membidangi urusan pesantren.

"Kegiatan pesantren kilat dilakukan di pondok-pondok pesantren dan mengikuti aktivitas layaknya santri selama di pondok pesantren. Kolaborasi ini dalam praktiknya terjadi secara alamiah telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Diharapkan aktivitas ini menjadi pemantik penguatan karakter anak didik selama ramadan," jelas dia.

"PPP berambisi tahun 2025 menjadi tahun bekerja oleh seluruh pemangku kepentingan. Hajatan kerakyatan melalui Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 secara prosedural telah melangkah dengan baik, sekarang saatnya, penyelenggara negara hasil Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 untuk mewujudkan kerakyatan substansial dengan melahirkan kebijakan publik nan berorientasi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.