ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, memperhatikan persoalan sampah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Data menunjukkan dari 56 juta ton sampah nan dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya, hanya 40 persen nan bisa terkelola.
Eddy menyampaikan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan wilayah dalam mengatasi masalah sampah. Ia melanjutkan rangkaian pertemuan dengan para wali kota dari beragam daerah, seperti Bandung, Tangerang Selatan, Solo, Yogyakarta, dan Manado.
Eddy Soeparno menilai revisi Perpres menjadi momentum krusial bagi Palembang lantaran proyek pengelolaan sampahnya sudah melangkah jauh dan layak mendapat support lebih kuat dari pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan revisi Perpres ini, kita sorong agar Palembang segera memperoleh manfaat. Selain mempercepat penanganan sampah, juga membantu meringankan pembiayaan Pemkot," ujar Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).
Hal ini dia sampaikan saat berjumpa dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Kantor Pemerintah Kota Palembang. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Palembang menyampaikan terima kasih atas kesediaan Eddy Soeparno untuk datang mendengarkan aspirasi pemerintah daerah.
"Saya juga pahami bahwa Pak Eddy selama ini konsisten pada pembelaan rumor lingkungan khususnya berangkaian dengan masalah sampah. Ini kesempatan nan baik bagi kami di Palembang untuk menyampaikan aspirasi," katanya.
Ratu Dewa menyatakan, Palembang menantikan kepastian izin dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendukung pembiayaan pengelolaan sampah menjadi daya listrik.
"Alhamdulillah, kami berterima kasih Wakil Ketua MPR RI Pak Eddy Soeparno siap mengakomodir aspirasi kita ke Kemenko Pangan. Harapan kita, pembiayaan pengelolaan sampah bisa segera masuk skema Perpres baru, sehingga upaya menjadikan sampah sebagai tenaga listrik bisa terealisasi," tuturnya.
(anl/ega)