4 Catatan Lmnd Terkait Program Sekolah Rakyat

Jakarta -

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memberikan empat catatan mengenai Program Sekolah Rakyat nan hendak diterapkan Kementerian Sosial (Kemensos). LMND beranggapan Program Sekolah Rakyat memerlukan anggaran besar, nan nantinya menambah beban pengeluaran negara.

"Belum tentu sukses dalam memberantas kemiskinan. Publik kudu meragukan lantaran belum ada blueprint Sekolah Rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini. Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum jika pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan," kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

Menurut Asrul, program pendidikan semestinya diurus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kemensos sebagai penyedia data.

"Karena selain praktek asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya nan sudah melangkah dalam waktu lama, dan mempunyai arah nan jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga tidak ada rencana selain hanya mau mengurangi nomor partisipasi pendidikan pada setiap jenjang," ucap Asrul.

Dia berambisi Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali Program Sekolah Rakyat, dan mengalokasikan anggaran untuk program nan lebih tepat sasaran. Dia pun menilai Sekolah Rakyat sebagai program nan tak mempunyai perencanaan jelas.

"Ada baiknya Presiden meninjau rencana penyelenggaraan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran. Namun kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan nan jelas dan matang," ujar Asrul.

Berikut empat poin catatan LMND mengenai Program Sekolah Rakyat Kemensos:

1. Tak Punya Blueprint

Menurut Asrul, Indonesia kudu mempunyai blueprint pendidikan sebagai pedoman nan dipakai untuk menyokong visi panjang pendidikan nasional. Dengan adanya blueprint pendidikan, sambung dia, pemerintah dapat merencanakan sumber daya nan dimiliki, untuk membangun pendidikan nan adaptif, kompeten dan mempunyai kesadaran kritis.

"Sehingga dengan adanya tujuan dan kerangka nan jelas, kita tidak bakal menjalankan pendidikan dengan serampangan alias tanpa arah. Tidak menjalankan program-program pendidikan nan jauh dari kebutuhan dan perkembangan zaman, apalagi kita dihadapkan dengan situasi dan tantangan era nan begitu kompleks," tutur Asrul.

Asrul mengatakan jika Sekolah Rakyat diterapkan tanpa blueprint, maka persoalan pendidikan nan ada selama ini tak terjawab.

"Tanpa adanya blueprint pendidikan, kita hanya bakal mengulangi kesalahan dan tidak menjawab persoalan pendidikan selama ini," kata dia.

2. Kurikulum Tak Jadi Solusi Masalah Dasar Pendidikan

Asrul menyebut pendidikan kudu bisa membawa perubahan kualitas diri. Perubahan kualitas manusia, tambah dia, bukan hanya bakal berakibat pada perseorangan anak, melainkan juga berakibat pada bangsa.

"Selama ini pendidikan nasional telah banyak melakukan upaya perubahan kurikulum untuk mewujudkan kemajuan sumber daya manusia. Namun mulai tahun 2000, sejak Indonesia terlibat dalam tes PISA, justru tidak menunjukan adanya perubahan kualitas SDM nan signifikan, kita hanya berakhir dibarisan 10 negara terakhir," jelas dia.

Peringkat 10 terbawah SDM, lanjut Asrul, menunjukan sistem pendidikan nasional kandas membawa perubahan bagi kualitas anak bangsa. Baginya, Pemerintah semestinya melakukan perubahan terhadap seluruh instrumen pendidikan dengan dasar riset mendalam.

"Untuk menemukan corak pendidikan nan baru termasuk kurikulum. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan bakal merancang kurikulum khusus, namun tetap memadukan dengan kurikulum nasional. Tentu ini mengejutkan bagi LMND, karena tidak ada satu terobosan baru didalam konsep pendidikan nan coba diajukan oleh pemerintah," ungkap Asrul.

"Mengadopsi kembali kurikulum nan kandas tentu sebuah tindakan nan keliru dan menunjukan ketidakmampuan kementrian sosial dalam menangani pendidikan. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saja tidak bisa lampau gimana mau menyelesaikan kemiskinan," ucap dia.

3. Beban Anggaran

Asrul lebih lanjut mengatakan pemerintah saat ini tengah menghemat anggaran 48 kementerian/lembaga. Dan Indonesia tetap menghadapi masalah pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan teknologi dan kemiskinan terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Lalu, imbuh Asrul, sektor pendidikan mendapat anggaran 20 persen dari APBN alias sekitar 724,3 triliun ditahun 2025 dari seluruh total anggaran. Setengah dari jumlah tersebut dialokasikan melalui transfer ke daerah, kemudian dialokasikan kepada Kemendidasmen dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) dan kementrian-kementrian lainnya nan mengelola pendidikan.

Dari total keseluruhan anggaran, Kemendidasmen hanya menerima 8,03 triliun. Menurut Asrul anggaran tersebut sekecil dan tak sebanding dengan beban masalah pendidikan nasional.

"Kita bakal susah mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial tentu bakal berkapak pada Kementerian Pendidikan, karena pengelolaan anggaran untuk pendidikan, sudah jadi peralatan tentu bakal dibagi ke Program Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional," terang Asrul.

4. Soal Pendidikan Dikelola Total oleh Kemendikdasmen

Masih kata Asrul, kondisi pendidikan nasional nan secara kualitas tetap terpaut jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya, memerlukan formulasi nan tepat untuk bisa maju. Perihal perbaikan pendidikan, Asrul beranggapan menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen dan Kemendiksaintek.

"Perbaikan pendidikan dilakukan oleh lembaga nan berwenang, serta mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan untuk mendapatkan hasil nan maksimal. Daripada membangun Sekolah Rakyat, lebih baik sumber daya pemerintah difokuskan kepada Kemendidasmen untuk melakukan pemerataan pendidikan serta perbaikan pendidikan dalam negeri," ucap Asrul.

(aud/lir)