Desk Pencegahan Korupsi Klaim Selamatkan 6,7 T

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (kiri).(MGN)

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya melalui desk pencegahan tindak pidana korupsi sukses menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun.

Penyelamatan duit negara itu dilakukan melalui beragam kasus korupsi nan ditangani beberapa lembaga di bawah desk tersebut diantaranya Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK dan beberapa lembaga terkait.

"Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk pada bulan Oktober 2024 hingga saat, ini lebih kurang 3 bulan, desk telah sukses menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun," kata Budi Gunawan saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1).

Pria nan berkawan disapa BG ini mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan corak komitmen pihaknya dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto ialah memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja kabinet.

Walau sudah sukses menyelamatkan negara dari kerugian sebesar RP 6,7 triliun, BG memastikan keahlian desknya tidak bakal mengendur. Beragam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi bakal terus dilakukan sesuai dengan petunjuk Presiden.

Budi juga meminta seluruh lembaga pemerintah membantu pencegahan korupsi di internal dengan menciptakan birokrasi nan transparan. Dia pun mencontohkan penggunaan sistem digital dalam pengadaan peralatan dan jasa dalam sebuah instansi.

"Desk bakal terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-goverment di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah wilayah untuk mengurangi risiko-risiko alias peluang-peluang terjadinya korupsi," jelas BG.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melapor sedini mungkin jika menemukan indikasi tindakan korupsi di tempat masing-masing. Dengan sinergisitas antara desk pencegahan korupsi dan seluruh kementerian alias lembaga, BG percaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan maksimal.

"Sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan nan semakin bersih semakin transparan sebagaimana visi Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelas BG. (Ant/I-2)