Kemhan Jamin Efisiensi Anggaran Rp 26,9 T Tak Ganggu Tugas Pokok

Jakarta -

Kementerian Pertanahan (Kemhan) RI dan TNI melakukan pemangkasan alias efisiensi anggaran mencapai Rp 26.993.400.000.000 alias Rp 26,9 triliun. Kemhan menegaskan pemangkasan anggaran tersebut tidak bakal mengganggu tugas pokok dan kegunaan Kemhan.

"Tapi kita menjamin bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini, tidak sama sekali mengganggu penyelenggaraan tugas pokok kita. Sehingga kedaulatan negara kesatuan Indonesia itu bisa terus terjaga," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada wartawan, Jumat (13/2/2025).

Frega mengatakan efisiensi anggaran tersebut mencakup hal-hal administratif, mulai dari perjalanan dinas hingga pengadaan kendaraan. Sementara itu, shopping barang, Alutsista hingga kesejahteraan personel tetap menjadi prioritas.

"Bicara Kementerian Pertahanan tugas utamanya adalah kita menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan Bangsa. Tentunya hal-hal nan mengenai dengan tugas operasional, bicara tadi shopping barang, alutsista, termasuk pemeliharaan perawatan, ini menjadi prioritas," ujarnya.

"Tentunya personel ini menjadi salah satu prioritas utama, apalagi jika kita memandang kebijakan dari Pak Menhan saat ini, di mana melanjutkan dan mengembangkan pemeliharaan dan perawatan personil menjadi salah satu prioritas dalam mengembangkan. Baik itu prajurit, maupun ASN nan ada di lingkungan Kemhan, TNI, maupun di Angkatan," imbuhnya.

Frega menyebut efisiensi anggaran tersebut sudah berkarakter final. Efisiensi anggaran menjadi support Kementerian Pertahanan mensukseskan program pemerintah pusat.

"Karena kita memahami bahwa saat ini ada prioritas-prioritas dari pemerintah pusat nan memang kudu dilakukan, dan Kemhan pun sepenuhnya alim pada pengarahan dari ketua dalam perihal ini Bapak Presiden," jelasnya.

Frega menambahkan efisiensi tersebut baru terfokus pada tahun anggaran 2025. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya bakal mengikuti pengarahan pemerintah pusat jika nantinya efisiensi berlanjut. Frega menyebut Kemenhan dan TNI bakal melakukan rapat lanjutan mengenai alokasi efisiensi anggaran.

"Sama seperti di Kementerian Pertahanan sendiri, pengalihan mana nan menjadi prioritas, tentunya atas pertimbangan pimpinan, dan tentunya bakal ada juga pengkajian, kelak mungkin bakal ada rapat lanjutan untuk dipaparkan. Memang secara umum nan sudah kita laporkan kepada pemerintah, termasuk juga kepada DPR pada saat Raker kemarin, itu jumlah besarnya. Tapi untuk rincinya bisa jadi ada adaptasi, modifikasi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan perwakilan KSAU membahas mengenai efisiensi anggaran. Wakil Menteri Pertanahan (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mengatakan efisiensi Kemhan dan TNI mencapai Rp 26.993.400.000.000 alias Rp 26,9 triliun.

"Pimpinan rapat dan personil Komisi I nan saya hormati. Dalam penyelenggaraan Inpres Nomor 1/2025 Kemhan dan TNI melakukan identifikasi efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan," kata Donny dalam rapat kerja dengan Komisi I, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Adapun efisiensi dianggarkan ke shopping peralatan senilai Rp 10,94 triliun dan shopping modal Rp 16,049 triliun. Donny menyebut shopping pegawai tak dikenai efisiensi.

Berdasarkan info nan diperlukan Kemhan pada rapat, pagu anggaran 2025 senilai Rp 166.263.726.784 (Rp 166,2 triliun). Pagu ini berasal dari jenis shopping pegawai, barang, dan modal.

Efisien juga menyasar ke unit organisasi Kemhan sebesar Rp 8,43 triliun, Mabes TNI Rp 3,68 triliun hingga TNI AD sebesar Rp 5,16 triliun. Efisiensi juga terdampak ke TNI AL sebesar Rp6,07 triliun dan TNI AU Rp 3,63 triliun.

Adapun efisiensi juga menyasar ke sumber biaya Kemhan dan TNI. Berikut rinciannya:

1. Rupiah murni sebesar Rp 20,34 T
2. Pinjaman luar negeri sebesar Rp 4,71 T
3. Pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,01 T
4. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 184,66 miliar
5. BLU sebesar Rp 548,37 miliar
6. Surat berbobot syariah Negara sebesar Rp 193,29 M

(wnv/yld)