Ketua Dpd Ungkap Catatan Timwas Haji

Ilustrasi(Antara)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Sultan, secara keseluruhan, penyelenggaraan ibadah haji sudah cukup baik.

Adapun catatan timwas relatif terjadi saban musim haji. Seperti persoalan akomodasi dan lambatnya jasa transportasi akibat kurangnya petugas haji. Selain itu, disebabkan beberapa penyesuaian sistem haji. Oleh lantaran itu DPD mendorong agar undang-undang mengenai haji dan umrah segera direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji.

"Dengan keterbatasan petugas haji, keahlian Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji kudu diapresiasi. Kami percaya dengan penemuan penyelenggaraan dan diplomasi nan baik, kuota haji Indonesia bakal terus ditambah sehingga memperpendek masa tunggu masyarakat nan telah mendaftar," harapnya seperti disitat dari keterangan nan diterima Media Indonesia, Senin (30/6).

Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar pemerintah memperbanyak petugas haji. Selain itu, syarat dan keahlian calon jemaah haji secara medis dan usia kudu diseleksi secara lebih ketat agar  dapat menekan kasus kematian jemaah haji saat di Tanah Suci.

"Bahwa semua calon jemaah berkuasa diberangkatkan ke Tanah Suci tapi seleksi kesehatan dan usia adalah absolut dilakukan. Sehingga pemerintah secara tidak langsung dapat memperpendek masa tunggu bagi jemaah lainnya", kata Sultan.

Dia juga mengapresiasi pemerintah mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2025. "Alhamdulillah Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji paling tinggi di antara negara personil OKI. Sebanyak 241 ribu jemaah bukan jumlah nan mini untuk diatur di tengah penyesuaian-penyesuaian sistem penyelenggaraan ibadah haji secara internasional," tandas Sultan. (E-3)