Kppu Usul Program Pembangunan 3 Juta Rumah Terintegrasi Jaringan Gas Kota

3 bulan yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah nan dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai bisa menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada daya dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan nan disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 mengenai prioritas pembangunan Jargas sesuai petunjuk Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat nan disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg nan mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana petunjuk Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan mengenai pembangunan rumah kudu sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku upaya besar, menengah, dan mini agar tercipta kesempatan berupaya nan setara dan pertumbuhan ekonomi nan inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kepantasan secara finansial dan ekonomi dan merujuk pada prinsip open access nan sesuai dengan prinsip persaingan upaya nan sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berbincang mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa nan tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan petunjuk Asta Cita Presiden Prabowo, bakal dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan nan dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor bangunan telah mendapat perhatian unik KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor bangunan mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, ialah sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa finansial dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan upaya nan tinggi pada sektor bangunan dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas nan disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai pengarahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu support KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan upaya tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)