Menko Polkam Minta Anggaran Rp 728,8 M Di 2026, Buat Apa Saja?

Jakarta, librosfullgratis.com - Menteri Koordinator bagian Politik dan Keamanan Indonesia Budi Gunawan (BG) meminta tambahan anggaran 2026 lebih besar dari tahun ini. Nilainya nyaris 7 kali dari pagu awal, ialah mencapai Rp 728,8 miliar.

Adapun, BG mengungkapkan berasas surat berbareng dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Polkam memperoleh pagu sugestif pada 2026 sebesar Rp 126,5 miliar. Namun menurutnya nomor itu belum mencakup shopping untuk penyelenggaraan tugas koordinatif.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan kesiapan anggaran kami mengusulkan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar), Senin (7/7/2025).

Anggaran itu bakal digunakan untuk koordinasi penyelenggaraan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar, dimana untuk koordinasi politik dalam negeri, koordinasi politik luar negeri, pertahanan negara, hingga koordinasi dan informasi.

Sedangkan program support manajemen Rp 533,5 miliar, nan bakal digunakan untuk pembangunan command center politik sebesar Rp 250 miliar.

"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jejeran bukan sekedar hanya prasarana fisiknya semata, tapi juga merupakan pengelolaan data, dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," katanya.

Menurut BG, urgensi pembentukan Command Center sangat krusial lantaran tantangan nan dihadapi Indonesia berkarakter kompleks. Sebabnya perubahan bumi sangat sigap nan berasal dari eskalasi bentrok sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban, keamanan, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.

"Command center bakal menjadi mata dan otak Kemenko Polkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengoordinasikan lintas kementerian lembaga," kata BG.

Selain itu menurut eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan bahwa anggaran nan dirancang oleh kementeriannya sudah terukur dan strategis sebagai respons adanya dinamika politik dan keamananan.

Sehingga menurutnya, usulan anggaran Rp 728,8 miliar merupakan kebutuhan minimal nan riil untuk memastikan kegunaan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring pertimbangan dapat melangkah efektif dan efisien.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Arahan Prabowo untuk Tim Negosiasi Tarif Trump