Said Abdullah Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

librosfullgratis.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui petunjuk tersebut, pemerintah sekarang melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengapresiasi langkah nan ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan sumber anggaran APBN agar pertumbuhan ekonomi melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

"Melalui petunjuk presiden, pemerintah melakukan langkah efisiensi shopping negara, dengan demikian, APBN diharapkan lebih konsentrasi membiayai program-program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi," ujarnya.

Said pun menilai, dengan program gizi dan pendidikan nan baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa terpenuhi.

"Tentu ini bukan program sekali jadi, bakal tetapi kudu berkelanjutan, jika dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berbobot bisa diharapkan lebih cepat," ucapnya.

Di sisi lain, Said juga mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis perlu dijalankan lebih inklusif. Ia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap tiap wilayah.

"Dengan standar produk dan jasa nan telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG, langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK nan berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah nan terus menurun sejak paska pandemi," ungkapnya.

Said membeberkan, program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Menurutnya, Bapanas bisa bersinergi dengan pemerintah wilayah dan desa untuk menata rantai pasoknya di setiap wilayah.

"Permintaan berskala besar ini bakal memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal dan dari sisi subsidi kembang Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK nan menopang Program MBG ini," bebernya.

"Program MBG juga bisa menjadi injakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional," imbuh Said.

Dirinya pun mengatakan, jika langkah besar tersebut bisa organisir dengan baik, perihal itu akan mengurangi alokasi subsidi program support sosial.

"Alokasinya (bantuan sosial) sangat besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa akibat pemberdayaan dan malah menjelma menjadi perangkat politik," kata Said.

Said mengungkapkan, pembentukan super holding Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan capital expenditure nan besar, Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

"Dua kata kunci dari Danantara, investasi dan industrialisasi nan terarah, langkah ini bisa menjadi tonggak krusial ekspansi program hilirisasi nan dikelola langsung oleh BUMN," ungkapnya.

"Namun sasarannya kudu fokus, ialah pengelolaan sumber daya alam menjadi peralatan industri nan menjadi rantai pasok global," imbuh Said.

Ia pun optimis, jika dua pilar APBN dan BUMN dapat teroganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih dual perihal sekaligus, ialah pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persen, dan pertumbuhan ekonomi nan ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah.

"Dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif," ujar Said.

(*)