ARTICLE AD BOX
STATUS geopark pada dua gunung nan berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gunung Rinjani dan Gunung Tambora, bakal ditinjau ulang oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias UNESCO di tahun ini. Ahli Kebumian Geopark Rinjani Lombok, Meliawati, mengatakan pihaknya sudah melakukan beragam persiapan untuk mengikuti pengesahan tersebut.
"Sejak akhir 2024, kami telah mengirimkan executive summary berisi ringkasan info krusial tentang Rinjani kepada UNESCO," ujarnya di Mataram, Jumat (14/3).
UNESCO kemudian memeriksa laporan terkini nan mencakup aktivitas nan dilakukan sejak Rinjani kembali ditetapkan sebagai dunia geopark pada tahun 2022 hingga 2025. Meliawati menuturkan dalam laporan tersebut tim UNESCO memberikan lima rekomendasi nan kudu diperhatikan oleh pemerintah wilayah maupun tim geopark. Kelima rekomendasi tersebut di antaranya peningkatan visibilitas melalui penyediaan papan info alias tanda nan menunjukkan visitor berada di area geopark; menggunakan tiga bahasa (Indonesia, daerah, dan Inggris); peningkatan jalan, jaringan listrik, air, hingga manajemen sampah.
Adapun secara kelembagaan Geopark Rinjani diminta mendukung pemberdayaan perempuan, seperti di Sembalun nan berada di Lombok Timur dan Senaru nan terletak di Lombok Utara. UNESCO juga meminta pemerintah mengembangkan prasarana untuk pengelolaan pengunjung, seperti pusat info di luar Museum NTB terutama dua geosite ialah Sembalun dan Gili Trawangan.
"Rekomendasi lainnya adalah pemda diminta mengeksplorasi manajemen pariwisata di area gili agar lebih berkelanjutan," tutur Meliawati.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah wilayah siap mempertahankan status geopark Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) NTB diminta untuk segera menyelesaikan manajemen tim pengurus geopark dan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan status dua gunung terbesar di Nusa Tenggara Barat tersebut.
"Mohon teman-teman dibantu untuk persiapan dokumen-dokumen sebagai syarat validasi," pungkas Gubernur Iqbal.(M-2)