Thailand Batalkan Rencana Legalisasi Kasino Usai Pm Diskors

Kabinet Thailand membatalkan rancangan undang-undang (RUU) nan bakal melegalkan pertaruhan kasino di negara tersebut. Langkah itu diumumkan setelah Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya menyusul skandal telepon sensitif dengan mantan pemimpin Kamboja.

RUU nan disebut RUU "kompleks hiburan" itu menjadi proyek utama bagi Partai Pheu Thai nan berkuasa, namun sekarang sedang goyah buntut keputusan Mahkamah Konstitusional menjatuhkan skorsing terhadap Paetongarn.

RUU itu bermaksud melegalkan kasino dan meningkatkan perekonomian negara nan sedang lesu dengan menjadikannya sebagai pusat pertaruhan regional.

Sebagian besar corak taruhan adalah terlarangan di Thailand, dan Partai Pheu Thai beranggapan RUU tersebut bakal mengakhiri industri pertaruhan bawah tanah nan berkembang pesat dengan merangkulnya sebagai arus utama.

Namun, Partai Pheu Thai sekarang hanya mempunyai kebanyakan parlemen nan tipis setelah ditinggalkan mitra koalisi imbas skandal nan membikin Paetongtarn diskors.

Oleh lantaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), kabinet pemerintahan Thailand memutuskan untuk mencabut RUU tersebut, nan menurut ahli bicara pemerintah Jirayu Huangsab, dikarenakan tetap "membutuhkan lebih banyak penelitian nan memerlukan pemahaman lebih lanjut dan konteks sosial".

Wakil Menteri Keuangan Thailand, Julapun Amornvivat, mengatakan bahwa mereka "menerima bahwa ini bukan waktu nan tepat".

"Sangat disayangkan, penundaan ini merupakan kesempatan nan lenyap bagi negara," ucapnya saat berbincang kepada media.

Simak buletin selengkapnya di laman berikutnya.

Paetongran nan memimpin Partai Pheu Thai diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu, sembari menunggu penyelidikan etika atas perilakunya selama percakapan telepon diplomatik dengan negara tetangga Kamboja.

PM berumur 38 tahun itu berupaya meredakan pertikaian teritorial kedua negara nan memicu bentrok perbatasan, hingga menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu.

Wakil PM dan Menteri Dalam Negeri Thailand, Phumtham Wechayachai, menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) PM Thailand hingga penyelidikan terhadap Paetongtarn selesai dilakukan, nan diperkirakan menyantap waktu berminggu-minggu alias berbulan-bulan.

Sebelum diskors, Paetongtarn telah merencanakan perombakan kabinet, dan sebagai hasilnya, dia tetap memegang peran kabinet sebagai Menteri Kebudayaan.

(nvc/ita)