Usulan 6 Menko Kabinet Prabowo Minta Tambahan Anggaran

Jakarta -

Enam menteri koordinator (menko) di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung DPR RI. Kecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto nan sedang mendampingi Prabowo di KTT BRICS Brasil, mereka meminta tambahan anggaran di kementerian masing-masing kepada DPR RI.

Permintaan soal pagu sugestif tahun anggaran 2026 itu disampaikan dalam rapat nan dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah. Rapat digelar di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Berikut usulan anggaran masing-masing menko dirangkum librosfullgratis.com.

1. Menko Polkam

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya bakal digunakan untuk membangun command center.

"Pagu sugestif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat nomor ini belum mencakup shopping untuk melaksanakan tugas koordinasi nan menjadi inti dari mandat Kemenko," kata Budi.

"Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," sambungnya.

Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi penyelenggaraan kebijakan. Padahal, kata dia, kegunaan tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan kesiapan anggaran, kami mengusulkan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," ujarnya.

Usulan tambahan anggaran itu mencakup program koordinasi penyelenggaraan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Rinciannya adalah koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp 23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan info Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 20 miliar, Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.

Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk program support manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.

2. Menko Kumham Imipas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 100,609 miliar. Yusril mengatakan pagu sugestif Kemenko Kumham Imipas pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 124,633 miliar.

"Anggaran tahun 2026 kami telah mendapatkan pagu sugestif sebesar Rp 124,633 miliar. Terdapat penurunan dari nan sebelumnya disepakati 2025, sebesar 4,4%," kata Yusril.

"Kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program nan mau kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan kepada Saudara-saudara ketua agar shopping non-operasional dan juga shopping modal kiranya dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," sambungnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pada tahun anggaran 2025, pihaknya mulanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Dia mengatakan dari anggaran itu, pihaknya kesulitan bayar penghasilan pegawai.

"Pada tahun nan lampau Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 9 miliar, saya ulangi lagi Rp 9 miliar," ujarnya.

"Kemudian, alokasi ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk bayar gaji, keperluan perkantoran," sambungnya.

Yusril mengatakan pihaknya lampau menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Kemenko Kumham Imipas. Dalam Inpres itu, menurut dia, pihaknya kudu melakukan blokir anggaran.

"Setelah diblokir, anggaran Rp 9 miliar itu tersisa Rp 4,5 miliar. Jadi mengingat keterbatasan antara efisiensi ini, maka kami telah mengusulkan usulan anggaran pada waktu itu disampaikan ke Ketua sebesar Rp 325 miliar," jelasnya.

Dia mengatakan dari usulan tambahan anggaran itu pun lampau disetujui DPR. Dia mengatakan pada awal April kurang lebih Rp 200 miliar telah dicairkan.

"Relasinya sampai sekarang ini, baru sampai 7 Juli realisasinya Rp 38 miliar alias 18,74% dari pagu akhir anggaran 2025," tuturnya.

3. Menko Infrastruktur

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada 2026. AHY mengatakan penambahan itu untuk mendukung program manajemen dan program koordinasi penyelenggaraan kebijakan.

AHY mengatakan pagu sugestif anggaran Kemenko pada 2026 sebesar Rp 115,7 miliar.

"Dengan rincian untuk membiayai shopping pegawai baik penghasilan alias tunjangan sebesar Rp 72,5 miliar, dan shopping operasional Rp 43,2 miliar," ujar AHY.

AHY mengatakan pagu sugestif anggaran itu belum dapat memenuhi penyelenggaraan support manajemen dan penyelenggaraan koordinasi kebijakan. Maka dia mengusulkan adanya penambahan anggaran Rp 200,2 miliar sehingga total usulannya menjadi Rp 315,9 miliar.

"Dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan Rp 200,2 miliar, untuk membiayai program support manajemen nan belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar, dan program koordinasi penyelenggaraan kebijakan Rp 86,14 miliar," ujarnya.

"Sehingga total kebutuhan anggaran untuk 2026 menjadi Rp 315,9 miliar," sambung dia.

Sementara itu, menurut AHY, pagu anggaran nan efektif pada 2025 Kemenko Infrastruktur mendapatkan Rp 210,9 miliar. Dia mengatakan realisasi anggaran hingga 4 Juli 2025 sebesar Rp 107,5 miliar.

"Sampai 4 Juli 2025, realisasi anggaran Kemenko Infrastruktur mencapai 51,01% dari pagu sugestif sebesar Rp 210,9 miliar dengan realisasi sebesar Rp 107,5 miliar," jelasnya.

4. Menko Pangan

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan adanya penambahan anggaran 2026 sebesar Rp 272 miliar. Zulhas mengatakan penambahan anggaran itu untuk memonitor langsung kebutuhan pangan di daerah-daerah.

"Sekali lagi, kami dapat banyak penugasan, ada inpres, perpres, keppres, salah satu nan sekarang ini adalah mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih alias Koperasi Kelurahan Merah Putih," kata Zulhas.

Dia mengatakan saat ini pagu sugestif Kemenko Pangan pada 2026 sebesar Rp 137 miliar. Dia mengatakan anggaran itu dialokasikan untuk shopping pegawai, operasional dasar, dan pemeliharaan kantor.

"Memerlukan tambahan Rp 272 miliar, jadi total pagu anggaran 2026 kami mengusulkan Rp 410 miliar. Mudah-mudahan mendapat support dari ketua dan seluruh personil Banggar," tuturnya.

5. Menko PMK

Menko PMK Pratikno mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 207,218 miliar. Pratikno mengatakan pemanfaatan penggunaan artificial intelligence (AI) dan penurunan stunting menjadi program unggulan di Kemenko PMK.

"Total kebutuhan anggaran nan kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu sugestif 2026 itu Rp 106,8 miliar," ujar Pratikno.

"Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh lantaran itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar," sambungnya.

6. Menko PM

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mempunyai misi utama mengurangi kemiskinan di Indonesia. Cak Imin berkelakar, jika anggaran kemenko Kabinet Merah Putih ditambah, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang.

"(Kemenko PM) membawa misi krusial mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa nan produktif," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 276,1 miliar. Cak Imin mengatakan Kemenko PM pada 2026 memerlukan anggaran Rp 500,1 miliar, sedangkan pagu sugestif 2026 saat ini sebesar Rp 223,9 miliar.

"Kalau kemenko ketemu semua mengaku jujur ini, tapi nasib tergantung Badan Anggaran. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu sugestif untuk shopping perkantoran dan operasional, bukan anggaran program," ujarnya.

"Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," imbuh dia.

(fca/fca)