Mensos Ajak Pemda Aktif Perbarui Data Untuk Sukseskan Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi empat kepala wilayah di Kantor Kementerian Sosial. Mereka adalah Bupati Boalemo, Rum Pagau; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman; Bupati Jepara, Witiarso Utomo; dan Bupati Jayapura, Yunus Wonda.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan pentingnya peran pemerintah wilayah (Pemda) dalam pemutakhiran info sosial dan keberhasilan program Sekolah Rakyat nan merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai pengarahan presiden bekerja sama dengan pemerintah wilayah dalam rangka penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan Sekolah Rakyat. Memulainya dari info dulu kudu dibenarkan. Presiden menugaskan BPS untuk mengelola data. Jadi tidak ada lagi kementerian, lembaga, wilayah nan mempunyai info sendiri-sendiri. Lalu presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

Gus Ipul menambahkan DTSEN dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali dan nan menjadi krusial adalah peran dari kepala daerah.

"Usahakan setiap bulan ada pemutakhiran, cek data, kelak datanya kita berikan ke Dinsos untuk diperbaiki oleh Pak Bupati, terus cek. Masyarakat kita buka untuk ikut partisipasi lewat aplikasi cek Bansos, ada fitur usul sanggah," ujarnya.

Menurutnya dengan info nan semakin jeli maka intervensi nan dilakukan bakal tepat sasaran.

Kepada empat bupati nan hadir, Gus Ipul juga menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat. Tahun ini sebanyak 100 titik rintisan sekolah rakyat nan menampung 9.755 siswa dari family miskin dan miskin ekstrem siap untuk mulai dijalankan pada tahun aliran baru Juli mendatang. Mereka bakal dibimbing oleh 1.554 pembimbing dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Selanjutnya, Kemensos bekerja sama dengan Kemenaker bakal menambah 100 titik letak tambahan sekolah rakyat. "Tahun ini bakal buka 200 titik dengan kapabilitas 20 ribu siswa," katanya.

Gus Ipul menambahkan untuk ditingkat SD agar diizinkan masuk di kelas 1 walaupun telah berumur 9 alias 10 tahun. "Tidak apa umur 10, umur 9 masuk kelas 1, lantaran memang sebelumnya tidak sekolah dan ya itu tugas kita, ini negara hadir," urainya.

Di hadapan Gus Ipul, keempat kepala wilayah tersebut menyatakan siap untuk berperan-serta dalam menyukseskan Sekolah Rakyat diwilayahnya masing-masing.

(prf/ega)