Waka Komisi Iii Dukung Kapolri Hukum Maksimal Eks Kapolres Ngada

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nan mencopot eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus narkoba dan asusila. Ia menilai langkah ini wajib dilakukan untuk menjaga integritas Polri.

"Kami mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mencopot dan memproses norma eks Kapolres Ngada. Ini adalah langkah nan tidak hanya diperlukan, tapi juga wajib untuk menjaga integritas lembaga Polri," kata Rano kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Rano mengatakan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya.

"Tapi sudah termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) nan secara universal dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Makanya tidak cukup hanya dengan pencopotan jabatan, pelaku kudu dihukum seberat-beratnya sesuai dengan norma nan berlaku, termasuk kemungkinan penerapan balasan maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," ungkapnya.

Rano menyebut kasus ini telah menjadi perhatian luas di tingkat internasional. Ia mengatakan pengawasan terhadap personel perlu diperkuat.

"Kasus ini telah menjadi perhatian luas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Setiap kelemahan dalam proses penegakan norma terhadap pelaku hanya bakal memperburuk persepsi dunia terhadap kredibilitas abdi negara penegak norma di Indonesia," ujar Rano.

"Selain itu, pengawasan terhadap personel juga perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Langkah-langkah perbaikan ini krusial untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," sambungnya.

Rano mengatakan tak tak ada ruang bagi abdi negara untuk menyalahgunakan kekuasaan. Rano memandang tak boleh ada kompromi terhadap pelaku asusila.

"Tidak ada ruang bagi abdi negara nan menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kriminal, apalagi terhadap golongan paling rentan seperti anak-anak," ujar Rano.

"Penegakan norma nan tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku dalam kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menegakkan norma secara setara dan berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terhadap anggotanya sendiri. Respons terhadap kasus ini kudu dijadikan preseden bahwa tidak ada toleransi bagi abdi negara nan melakukan kejahatan," sambungnya.

(dwr/gbr)